Satu Indonesia, Berjuta-juta Places-nya
//EMPTY DIV!!
//EMPTY DIV!!

Pemerintah Kabupaten Brebes

Rabu, 30 Mei 2018 00:16:34
photo: kantor bupati brebes / google street view

Setelah 2 tahun menjadi wakil bupati, Idza Priyanti akhirnya menang pilkada Kabupaten Brebes dan dilantik jadi Bupati Brebes pada 4 Desember 2012. Sehari setelah pelantikan, janji yang diikrarkannya saat kampanye langsung ditagih: pemekaran wilayah Brebes Selatan menjadi ''Kabupaten Bumiayu''. Bisa dipenuhi? Sampai sekarang, ketika Idza Priyanti sudah jadi bupati Brebes periode ke-2, kabupaten baru itu belum hadir. Semangat pemekaran redup? Tidak juga. Soedirman Said, mantan menteri ESDM yang sekarang mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Tengah, berjanji mewujudkannya.

Meski belum bisa mewujudkan janji pemekaran Brebes Selatan, atau wilayah selatan Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, tak berarti Bupati Idza Priyanti, SE, MH, lepas tangan. Ibu bupati yang bergelar SE Perbankan dan baru pada Oktober 2017 meraih gelar Magiter Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, ini setidaknya sudah 2 kali meminta Universitas Diponegoro untuk melakukan studi kelayakan pemekaran Brebes Selatan. Studi kelayakan terbaru sudah dirilis awal Maret 2018 lalu. Sudah layak kah?

Studi kelayakan berbiaya Rp 145 juta itu tidak menyimpulkan secara tegas soal layak atau tidak. Yang disampaikan kajian itu, kata Sekda Brebes Emastoni Ezam menjelaskan, 'Wilayah Brebes Selatan sudah berpotensi untuk menjadi kabupaten sendiri, karena indikator yang harus dilaksanakan sudah terpenuhi.'' Bagi Sekretaris Presidium Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan Abdul Karim Nagib, hasil kajian itu dipandang sebagai tanda restu. Hasil kajian terbaru itu berbeda dari hasil kajian Undip pada 2015, yang dengan tegas menyebut pemekaran Brebes Selatan belum layak. Penyebabnya: ada 5 indikator yang berlum terpenuhi, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan konsumsi listrik.

Apa pendapat Ibu Bupati Brebes soal hasil kajian terbaru itu? Kelihatanya, perempuan yang pertama kali dilantik menjadi bupati Brebes pada 4 Desember 2012 ini (ketika abangnya, Ikmal Jaya, sedang menjabat sebagai Walikota Tegal, DOB tetangga sebelah), enggan berkomentar dengan tegas. Tapi setidaknya, fakta bahwa ia sampai 2 kali meminta Undip melakukan kajian, bisa dipandang sebagai sikap yang tidak mengabaikan pemekaran. Atau mungkin juga, Idza Pryanti tak enak berbicara terbuka soal pemekaran. Soalnya, saat ia dilantik jadi bupati Brebes periode ke-2, 4 Desember 2017, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta agar Wakil Bupati Narjo berkantor di wilayah Brebes Selatan, agar pelayanan terhadap masyarakat lebih merata. Lewat cara itu pula Ganjar Pranowo berharap permintaan pemekaran wilayah tidak akan muncul lagi.

DPRD Kabupaten Brebes sendiri sudah bulat mendukung pemekaran wilayah Brebes Selatan. Pada rapat paripurna 26 Maret 2018, yang memang digelar untuk menyikapi hasil kajian Undip, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Brebes menyuarakan kata sepakat merestui pemekaran wilayah selatan Brebes. Soal nama calon kabupaten baru, tidak disebutkan secara spesifik. Tapi sudah sejak lama, atau setidaknya sejak 2012, calon kabupaten baru itu dideklarasikan dengan nama Kabupaten Bumiayu. Tapi ada juga yang lebih suka dengan sebutan Kabupaten Brebes Selatan. Adapun saat ini, Bumiayu adalah nama salah satu kecamatan di wilayah selatan Brebes. Kecamatan lain yang ''akan bergabung'' menjadi kabupaten baru adalah Tonjong, Salem, Bantarkawung, Paguyagan, dan Sirampog. Bupati Brebes Idza Priyanti, yang hadir pada rapat paripurna itu, berjanji akan menindaklanjuti hasil paripurna ke pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Pemprov Jateng, seperti diutarakan Gubernur Ganjar Pranowo saat melantik Bupati Idza Priyanti, kelihatannya berharap tak ada daerah otonom baru (DOB) di wilayahnya. Tapi, situasi mungkin akan berubah. Masa bakti Ganjar Pranowo akan segera berakhir. Jawa Tengah termasuk yang ikut dalam Pilkada Serentak Juni 2018. Ganjar Pranowo kebetulan ikut juga mencalonkan diri untuk jadi gubernur Jateng periode ke-2. Yang jadi pesaingnya adalah mantan Menteri ESDM Soedirman Said. Tokoh yang satu ini, dalam berbagai kesempatan kampanye dan dialog, menyatakan dukungannya terhadap pemekaran wilayah selatan Brebes. ''Saya akan mengawal dan menopang sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya, tanpa ribut-ribut, sampai aspirasi masyarakat Brebes selatan tercapai, supaya dua wilayah tersebut hidup berdampingan dan saling menopang,'' kata mantan pembantu Presiden Jokowi periode 2014-2016 ini.

Bagaimana dengan pemerintah pusat? Ini yang jadi masalah. Presiden Jokowi masih belum akan mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru yang diberlakukan sejak awal 2016. Hingga Februari 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo masih billang: ''Moratorium itu merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dengan pendekatan Indonesia sentris, sehingga untuk saat ini pemerintah tidak akan menyetujui pemekaran wilayah yang diajukan kepala daerah.'' Tak lupa ia menyebutkan kalau hingga Februari itu ada 314 daerah setingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah mengajukan pembentukan DOB.

So, tunggu saja. Siapa tahu Jokowi akan menjadikan pencabutan moratorium DOB sebagai janji kampanye Pilpres 2019.

Peta & Citra Satelit

Kantor Bupati Brebes

Pemerintah Kabupaten Brebes
Jl. Pangeran Diponegoro No.141
Kelurahan Brebes
Kecamatan Brebes
Kabupaten Brebes
Jawa Tengah

Tel: 0283-671031, 671032

Website: www.brebeskab.go.id

Kecamatan di Brebes

Kecamatan di Kabupaten Brebes
1. Salem
2. Bantarkawung
3. Bumiayu
4. Paguyangan
5. Sirampog
6. Tonjong
7. Larangan
8. Ketanggungan
9. Banjarharjo
10. Losari
11. Tanjung
12. Kersana
13. Bulakamba
14. Wanasari
15. Songgom
16. Jatibarang
17. Brebes