Indonesia meets Google Places and Facebook Places
KPP Pratama Purbalingga
Rabu, 26 Februari 2014 02:37:51
photo: jobojero/indoplaces
Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purbalingga dipastikan turun 50 persen pada 2014, menjadi hanya Rp 10 miliar, dari tahun 2013 yang Rp 15 miliar. Kok bisa yakin? Ya karena memang itu targetnya. Penyebabnya, per 3 Januari 2014 lalu, urusan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Purbalingga dialihtugaskan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga kepada Pemkab Purbalingga. Atau lebih sepesifik lagi kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Alih tugas pengelolaan pajak bumi dan bangunan itu bukan cuma di Purbalingga, melainkan di seluruh Indonesia. Dengan pengalihan itu, sekarang penerimaan PBB P2 akan langsung masuk kas pemerintah kabupaten dan tercatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Untuk memungkin DPPKAD Purbalingga melaksanakan pengumpulan PBB P2, KPP Pratama Purbalingga telah menyerahkan software PBB, basis data PBB P2, peta PBB, serta data piutang PBB-P2 dan harta sitaan.

Bagi KPP Pratatama Purbalingga, kehilangan pekerjaan pengumpulkan PPB PE sepertinya tak jadi masalah. Soalnya, penerimaan PBB P2 itu terbilang tidak gede-gede banget dibandingkan dengan total pajak yang bisa dikumpulan di Purbalingga. Pada 2012, misalnya, KPP yang berwilayah kerja Kabupaten Purbalikngga dan Kabupaten Banjarnegara ini berhsil mengumpulkan pajak senilai Rp 325 miliar, atau 98 persen dari target. Pada 2013, targetnya dinaikkan menjadi Rp 450 miliar.

Siapa penyumbang pajak terbesar di Purbalingga? Ternyata, lebih dominan pajak pelat merah. 30 persen pajak Purbalingga diperoleh dari proyek-proyek Pemkab dan pajak perorangan (gaji PNS dan karyawan swasta). Lho, kan banyak perusahaan PMA di Purbalingga? PMA memang banyak. Tapi rupanya, yang berada di sana hanya pabriknya, sementara kantor pusatnya berada di Jakarta. Walhasil, pajak pun dibayar di Jakarta.

Kan masih bisa memajaki karyawan pabrik-pabrik PMA? Ternyata sulit juga. Jumlah pekerja di pabrik milik PMA memang mencapai puluhan ribu. Tapi, rata-rata penghasilan perorangan para pekerja itu belum mencapai pendapatan kena pajak. Sesuai UU No.36 tahun 2008, penghasilan yang kena pajak besarnya sekurang-kurangnya Rp 1,32 juta/bulan bagi bujang dan Rp 1,44 juta bagi yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak. Nah di Purbalingga, perusahaan-perusahaan PMA rata-rata masih berjuang untuk mencapai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purbalingga. Berapa UMK Purbalingga? Tahun lalu UMK-nya masih Rp 890 ribu. Tahun ini naik jadi Rp 1.023 ribu. Masih di bawah patokan penghasilan kena pajak.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga
Jl. Letjen S. Parman No. 43
Purbalingga
Jawa Tengah

Tel: 0281-891419
Fax: 0281-891626

Website: www.pajak.go.id


Link:
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purbalingga
http://dppkad.purbalinggakab.go.id
Places TerdekatKm
KPP Pratama Purbalingga 0,000
Gedung Dakwah Muhammadiyah Purbalingga 0,028
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 0,077
Kantor Kecamatan Purbalingga 0,079
Dinsosnakertrans Purbalingga 0,082
Kantor Lurah Bancar, Purbalingga 0,311
Badan Lingkungan Hidup Purbalingga 0,317
SMP Santo Borromeus, Purbalingga 0,441
SMPN 5 Purbalingga 0,462
SMPN 2 Purbalingga, Jawa Tengah 0,485
Hotel TerdekatKm
Hotel Aston Imperium Purwokerto 14,407
Garuda Hotel, Kemranjen, Banyumas 24,193
Dunia Hotel, Gombong, Kabupaten Kebumen 28,098
Surya Yudha Hotel, Banjarnegara 34,943
Hotel Wongso, Kebumen 47,989
Dian Candra Hotel, Kabupaten Pekalongan 61,618
Dafam Hotel, Kota Pekalongan 63,665
Horison Hotel, Kota Pekalongan 64,837
Sanjaya Inn Hotel, Purworejo 76,950
Hotel Plaza, Purworejo 77,216
Berita Jawa Tengah
Bank Jateng Kucurkan Kredit Rp 200 Miliar ke Pemkab Grobogan
Penuhi Nazar, Bupati Banjarnegara Umrahkan 20 Orang
Bupati Resmikan Grand Master Hotel
Presiden lakukan kunker ke Jatim dan Jateng
Walikota Salatiga Akhirnya Dilantik Gubernur Ganjar Pranowo
Budhi Sarwono dan Syamsudin Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Periode 2017-2022
Bupati Pati Ngamuk saat Sidak E-KTP
Pelantikan Walikota Salatiga Tunggu Paripurna DPRD
KPU Tetapkan Pasangan Petahana sebagai Wali Kota Salatiga
Paripurna DPRD, Umumkan Penetapan Paslon Bupati Pati 2017